Pada tanggal 22 sampai 24 Agustus 2010 Forum Advokasi Kebijakan dan Anggaran Daerah (Forkada) Kebumen  menggelar Workshop Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Dengan difasilitasi oleh Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen, workshop ini menghasilkan sejumlah dokumen penting bagi Forkada.Acara yang diikuti oleh sekitar 25 anggota dan presidium itu diawali dengan diskusi mengenai kekuatan dan kelemahan dalam organisasi, peluang dan ancaman dari luar organisasi. Selanjutnya hasil analisis tersebut dirumnuskan ke dalam rencana strategis kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Dari kegiatan tersebut terumuskan visi Forkada yakni tercapainya keadilan rakyat melalui kebijakan dan anggaran daerah yang berpihak pada rakyat.  Sedangkan misi Forkada adalah mendorong kebijakan daerah lebih berpihak pro kemiskinan dalam rangka mendorong pemenuhan hak dasar rakyat, mengawal pelayanan publik lebih baik, bahwa pelayanan publik mestinya pastisipatif, transparan dan akuntabel dan mendorong sikap kritis masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat.Beberapa isu utama yang menjadi perhatian Forkada adalah kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti dalam hal  penanggulangan kemiskinan, pelayanan publik masih diskriminatif dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan belum mampu memandirikan masyarakat.Untuk mengatasi masalah-masalah utama tadi beberapa program akan dilaksanakan dalam waktu dekat di antaranya adalah mengawal proses penyusunan RPJMD yang pro-poor dan responsif gender, mengawal kinerja pemerintah lebih transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif gender, belajar anggaran daerah dan kebijakan publik bagi komunitas serta melakukan penguatan kelembagaan masyarakat.  (Johaeni) [+]

pentas kethoprak ini sebagai sebuah media yang tepat untuk menyampaikan informasi-informasi penting bagi warga. Diharapkan nantinya akan banyak hal bermanfaat yang dapat diinformasikan ke warga. [+]

Kelahiran KNMLOS dilandasi dengan adanya suatu sikap kritis nelayan dalam masalah yang dihadapi nelayan. Meski sebelumnya sudah ada organisasi nelayan, namun kenyataannya tujuan organisasi itu justru menyimpang dari tujuan awal karena dimanfaatkan pihak tertentu. [+]

Guna mengetahui implementasi standar pelayanan minimal (SPM) yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pencapaian MDG's, Jari Borneo Barat, Kamis (19/08/2010) mengadakan focus group discussion (FGD). Kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholder di Kubu Raya ini dibuka oleh Bupati Muda Mahendrawan. "Hasil FGD ini akan menjadi masukan buat kami dan sekaligus kita berbagi informasi dalam proses penyusunan SPM yang baru," kata bupati saat membuka acara tersebut.Menurut Maneger Program MDGs JARI Borneo Barat, Indra, selain untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah Kubu Raya, FDG tersebut juga merupakan rangkaian dari kegiatan JARI Borneo Barat  dalam upaya mendorong pencapaian MDGs di Kabupaten Kubu Raya. “FDG ini merupakan awal dari program yang sedang JARI tangani selama 2,5 tahun ke depan dalam upaya untuk mendorong pencapaian MDGs di Kubu Raya," katanya.Selain dari kalangan NGO, FGD tersebut juga melibatkan kalangan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. FGD tersebut menghasilkan suatu rumusan dalam penyusunan standar pelayanan minimal yang harus dijalankan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Sani PTK) [+]

Forum Wong Kito Plembang (FWKP) pada hari Jum'at (16/7/2010) sampai dengan Minggu (18/7/2010) mengadakan Pelatihan Media Informasi dan internet bagi pengurus dan komunitas. Pelatihan diselenggarakan ddi Warnet Q-Net Jalan Pertahanan Lorong Sikam Plaju Palembang. [+]